Digitalpost.id | Samarinda – Tekanan keuangan daerah tidak boleh menjadi alasan untuk menurunkan prioritas sektor pendidikan. Hal ini ditegaskan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, saat menyoroti pentingnya menjaga komitmen anggaran pendidikan di tengah kondisi fiskal Kaltim yang menantang.
Makmur menjelaskan bahwa alokasi anggaran pendidikan sebesar minimal 20 persen dalam APBD merupakan kewajiban yang sudah diatur dengan jelas dan tidak dapat diganggu gugat.
“Alokasi pendidikan sifatnya wajib. Pemerintah harus tetap menempatkannya sebagai prioritas utama,” kata Makmur.
Ia menambahkan bahwa besaran anggaran tersebut bukan sekadar ketentuan teknis, melainkan cerminan kesungguhan pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, DPRD secara rutin memastikan pemenuhannya saat proses penganggaran berlangsung.
Dalam penyusunan program, Makmur meminta pemerintah daerah untuk lebih realistis agar perencanaan tidak melampaui kemampuan keuangan daerah.
“Kalau membuat program yang melebihi kemampuan anggaran, risikonya program bisa terhenti di tengah jalan,” ujarnya.
Menurutnya, program yang belum bisa diselesaikan dalam satu tahun anggaran dapat dilakukan secara bertahap, selama pemerintah tetap konsisten menjalankannya.
Makmur juga mengingatkan bahwa publik kini semakin aktif mengawasi penggunaan anggaran. Oleh sebab itu, setiap kebijakan harus dieksekusi secara tepat agar tidak menimbulkan persepsi negatif dari masyarakat. (DPRDKaltim/Adv)