Digitalpost.id | Samarinda — Fenomena banjir yang terus berulang di sejumlah daerah, termasuk di Kalimantan Timur, dinilai tidak lagi bisa dipandang sebagai persoalan daerah semata. DPRD Kaltim menegaskan, kondisi tersebut telah berkembang menjadi masalah nasional yang membutuhkan kebijakan penanganan secara komprehensif.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Agusriansyah Ridwan, mengungkapkan bahwa wilayah seperti Berau, Kutai Kartanegara, hingga Kota Samarinda hampir selalu terdampak setiap musim hujan. Dampaknya pun serupa, mulai dari genangan luas, permukiman terendam, hingga terganggunya aktivitas masyarakat.
Ia menilai pola kejadian yang berulang di berbagai daerah menunjukkan perlunya pendekatan penanganan banjir yang tidak bersifat sektoral. Upaya parsial dinilai tidak lagi memadai untuk menjawab kompleksitas persoalan yang ada.
“Kalau kita lihat, permasalahannya hampir sama di banyak daerah. Artinya, penanganannya harus terintegrasi dan berjangka panjang,” ujarnya.
Agusriansyah mendorong pemerintah agar memprioritaskan langkah-langkah struktural, seperti normalisasi sungai, pengendalian pemanfaatan bantaran sungai, serta perbaikan sistem drainase. Selain itu, pembangunan kanal pengendali dan waduk juga dinilai penting untuk menambah kapasitas tampung air.
Ia juga mengingatkan pentingnya pengelolaan sampah yang lebih serius. Menurutnya, saluran air yang tersumbat sampah kerap memperparah banjir dan menunjukkan lemahnya kesadaran serta pengawasan lingkungan.
“Tanpa perencanaan yang matang dan mitigasi sejak awal, banjir akan terus menjadi persoalan tahunan,” tegasnya.
DPRD Kaltim berharap pemerintah pusat dan daerah dapat bersinergi menyusun kebijakan penanganan banjir yang menyeluruh, berbasis data cuaca dan kondisi wilayah, agar dampak banjir ke depan dapat ditekan secara signifikan.
(AH/DPRDKaltim/Adv)