Digitalpost.id | SAMARINDA — Anggota DPRD Kaltim, Andi Satya Adi Saputra menyerukan darurat kesehatan Kalimantan Timur (Kaltim) untuk mendesak Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim segera menindaklanjuti permasalahan di sektor kesehatan.
Ia yang seorang dokter sekaligus pengajar merasa prihatin dengan kondisi kesehatan di Kaltim yang semakin hari semakin memburuk. Dirinya menyayangkan dengan populasi Kaltim yang mendekati 4 juta jiwa, jumlah dokter yang tersedia di Benua Etam ini masih jauh dari kata cukup untuk mengatasi kesehatan masyarakat secara maksimal.
Dengan tegas Andi Satya mendorong pertambahan jumlah dokter agar standar pelayanan kesehatan masyarakat Kaltim dapat terpenuhi.
Andi Satya menyebut bahwa berdasarkan data yang ada, Kaltim hanya memiliki sekitar 2.000 dokter. Angka ini hanya separuh dari jumlah yang direkomendasikan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yang menetapkan idealnya satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk.
“Jumlah dokter kita masih kurang, 2000 dokter tidak imbang dengan 4 juta penduduk, artinya, kita masih kekurangan 50 persen dari standar WHO,” jelas Andi, dengan tegas menyoroti.
Namun, jumlah yang minim hanyalah salah satu sisi masalah. Andi menekankan bahwa distribusi dokter yang tidak merata memperparah kondisi ini. Dari total 2.000 dokter, sekitar 80 persen terkonsentrasi di tiga kota besar yakniSamarinda, Balikpapan dan Bontang. Hal ini meninggalkan sebagian besar wilayah lain dalam keadaan minim tenaga medis.
“Distribusi yang tidak seimbang ini membuat masyarakat di daerah lain kesulitan mengakses layanan kesehatan yang layak,” tambah Andi Satya
Politisi Partai Golongan Karya (Golkar) yang kerap vokal dalam isu-isu kesehatan ini juga mencatat bahwa dari jumlah tersebut, 800 adalah dokter spesialis yang mayoritasnya memilih praktik di kota-kota besar seperti Balikpapan dan Samarinda, di mana kesejahteraan dan fasilitas lebih menjanjikan.
“Sulit mempersalahkan dokter yang enggan bertugas di daerah terpencil, di mana akses jalan sulit dan fasilitas rumah sakit masih jauh dari memadai,” ungkap Andi Satya.
Menurutnya, solusi ada di tangan pemerintah. Investasi dalam peningkatan infrastruktur kesehatan dan jaminan kesejahteraan bagi dokter yang bertugas di pedalaman menjadi kunci untuk menarik lebih banyak tenaga medis ke wilayah-wilayah tersebut.
“Tugas pemerintah adalah memastikan bahwa fasilitas di daerah terpencil cukup memadai untuk mendorong para dokter mengambil peran di sana,” pungkasnya.
Persoalan ini menuntut perhatian segera. Tanpa langkah konkret, kesenjangan layanan kesehatan di Kaltim akan terus memperlebar jurang antara wilayah perkotaan dan pedalaman, menghambat akses kesehatan yang seharusnya bisa dinikmati merata oleh semua penduduk. (DPRD Kaltim/Adv/Ikhlas)