Digitalpost.id | Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kalimantan Timur, Ananda Emira Moeis, menilai upaya penurunan stunting di daerah masih berjalan sangat lambat. Padahal pemerintah pusat telah menetapkan target nasional penurunan prevalensi menjadi 14 persen pada 2024, sementara Kaltim masih berada di angka 22,2 persen.
Berdasarkan data resmi, penurunan kasus stunting di Kaltim dalam tiga tahun terakhir hanya bergerak tipis, yakni dari 22,8 persen pada 2021 menjadi 22,2 persen pada tahun ini. Kondisi tersebut, menurut Ananda, menunjukkan perlunya langkah yang lebih terukur dan serius dari Pemerintah Provinsi Kaltim, termasuk Pj Gubernur Rudy–Seno.
“Harapan kami di PDIP, angka stunting bisa ditekan sampai nol persen. Sulit bicara soal generasi emas 2045 jika masalah ini tidak ditangani secara maksimal,” ungkapnya.
Ia menekankan bahwa pemenuhan gizi pada 1.000 hari pertama kehidupan dan peningkatan kesehatan remaja putri merupakan kunci utama mencegah stunting. Kurangnya asupan nutrisi pada fase ini, katanya, menjadi penyebab paling dominan terjadinya gangguan tumbuh kembang.
Selain itu, Ananda mendorong penguatan tenaga kesehatan di tingkat paling dasar, terutama di Posyandu dan Puskesmas, yang memiliki peran penting dalam deteksi dini dan edukasi kepada masyarakat.
Ia juga mengingatkan bahwa stunting tidak sekadar berdampak pada ukuran fisik anak, tetapi turut memengaruhi perkembangan otak dan kemampuan kognitif. Karena itu, ia meminta intervensi dilakukan secara lebih komprehensif.
Meski pemerintah melaporkan telah mengoptimalkan lebih dari 5.000 Posyandu di Kaltim, Ananda menilai hal tersebut belum cukup.
“Bukan soal berapa banyak fasilitasnya, tapi apakah benar-benar memberi manfaat dan pelayanan yang efektif untuk warga,” ujarnya.
Ia menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap layanan kesehatan, mulai dari lini dasar hingga rumah sakit, agar program penanganan stunting berjalan lebih optimal dan memberikan dampak nyata bagi ibu dan anak di Kaltim.
(AH/DPRDKaltim/Adv)