Digitalpost.id | Samarinda – Proses relokasi pedagang Pasar Subuh Kota Samarinda mendapat sorotan tajam dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda. Ketua Komisi I DPRD, Samri Shaputra, menilai bahwa persoalan utama bukan terletak pada relokasinya, melainkan pada kurangnya komunikasi dua arah antara Pemerintah Kota dan para pedagang.
“Yang kami tangkap, para pedagang ini sebenarnya tidak menolak direlokasi. Tapi mereka bingung, setelah pasar ditutup mereka akan diarahkan ke mana. Jadi masalahnya adalah kurangnya komunikasi yang terbuka,” jelas Samri.
Menurut Samri, relokasi ke beberapa pasar resmi milik pemerintah seperti Pasar Segiri, Pasar Sungai Dama, dan Pasar Dayak memang sudah disiapkan, namun belum semua pedagang menerima informasi tersebut secara jelas.
Lebih jauh, dirinya meminta agar Pemerintah Kota Samarinda lebih aktif menyampaikan rencana relokasi agar tidak terjadi kesalahpahaman atau resistensi di lapangan.
“Sekarang komunikasi sudah mulai terbuka, tinggal dilanjutkan saja. Jangan sampai masyarakat merasa dipaksa tanpa tahu arahnya ke mana,” ucapnya.
Dalam hal ini, Samri juga meminta Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pendekatan yang humanis dalam proses penertiban. Ia menekankan bahwa para pedagang adalah bagian dari masyarakat yang memegang kedaulatan, sehingga layak diperlakukan dengan cara-cara persuasif. (Sb/Adv/DPRDSamarinda)