Digitalpost.id | Samarinda – Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menekankan pentingnya transparansi dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang saat ini tengah berlangsung di berbagai wilayah.
Menurut Novan, keterbukaan informasi sangat diperlukan agar masyarakat memahami secara menyeluruh mekanisme program, sekaligus mencegah potensi kesalahpahaman.
Dirinya juga menjelaskan bahwa akses terhadap informasi terkait distribusi makanan dan daftar penerima manfaat harus lebih terbuka.
“Dalam aspek teknis seperti operasional dapur umum, mungkin ada hal-hal yang tidak bisa dipublikasikan. Namun, informasi mengenai isi makanan, proses distribusi, dan mekanisme program harus disampaikan secara jelas kepada masyarakat,” jelas Novan.
Politikus dari Partai Golkar ini juga menegaskan bahwa pemerintah, termasuk Presiden, selalu terbuka terhadap kritik dan saran dari masyarakat. Oleh karena itu, masukan yang konstruktif dari masyarakat sangat diperlukan agar pelaksanaan program MBG dapat berjalan lebih optimal.
Meski mengakui adanya keluhan dari masyarakat terkait pelaksanaan program di lapangan, Novan menyebutkan bahwa hingga saat ini DPRD Kota Samarinda belum meminta klarifikasi lebih lanjut dari pihak pelaksana.
Dirinya juga mengungkapkan bahwa Program MBG sepenuhnya dikelola oleh pemerintah pusat, sementara pemerintah daerah hanya berperan dalam menentukan sekolah penerima manfaat.
“Saat ini, hanya SDN 004 Samarinda yang menerima bantuan makanan, sementara sekolah lainnya masih menunggu giliran. Dapur yang beroperasi juga terbatas, baru ada tiga titik, dua di Samarinda Ulu dan satu di Samarinda Utara,” ucapnya.
Lebih lanjut kata Novan, menambahkan bahwa program ini masih membutuhkan evaluasi untuk memastikan efektivitasnya.
“DPRD Samarinda masih menunggu kejelasan lebih lanjut mengenai kebijakan yang diterapkan oleh pihak pelaksana program MBG,” imbuhnya.
Terakhir, Novan berharap dengan adanya transparansi yang lebih baik, masyarakat tidak hanya menjadi penerima manfaat, tetapi juga dapat memahami secara menyeluruh bagaimana program ini dijalankan. (Sb/Adv/DPRDSamarinda)