Digitalpost.id | Samarinda – DPRD Kalimantan Timur menekankan pentingnya pembenahan tata kelola beasiswa daerah agar program bantuan pendidikan tersebut dapat menjangkau mahasiswa secara lebih merata dan transparan di seluruh perguruan tinggi.
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Makmur HAPK, menilai distribusi beasiswa masih perlu ditata ulang agar tidak menimbulkan kesan diskriminatif antar kampus.
Ia menegaskan bahwa mahasiswa di perguruan tinggi swasta memiliki hak yang sama untuk mendapatkan dukungan pendidikan dari pemerintah daerah.
“Jangan ada perbedaan perlakuan antara mahasiswa PTN dan PTS. Keduanya sama-sama membutuhkan dan berkontribusi,” kata Makmur.
Menurutnya, esensi program beasiswa adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa dari keluarga kurang mampu agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terbebani biaya.
Karena itu, kata dia, sistem seleksi dan penyaluran harus memastikan semua mahasiswa memiliki peluang yang setara.
Makmur juga menyoroti pentingnya keterbukaan informasi dalam setiap tahapan program beasiswa. Mekanisme yang jelas, lanjutnya, akan meminimalisasi polemik sekaligus menjaga kepercayaan publik.
“Kalau sejak awal aturan dan prosesnya disampaikan secara terbuka, potensi kecurigaan bisa ditekan,” ujarnya.
Selain aspek tata kelola, ia mengingatkan agar penganggaran beasiswa tetap berpedoman pada ketentuan alokasi minimal 20 persen untuk sektor pendidikan.
Ia mendorong pemerintah daerah menyusun skema penyaluran bertahap dengan perencanaan yang realistis dan terukur.
“Program harus disusun dengan perhitungan matang dan dijalankan secara konsisten agar tepat sasaran,” tambahnya.
Makmur memastikan DPRD Kaltim akan terus melakukan pengawasan agar kebijakan beasiswa benar-benar memberi dampak bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kalimantan Timur.
“Beasiswa adalah bagian dari investasi SDM jangka panjang, sehingga pengelolaannya harus adil dan dapat dipertanggungjawabkan,” tutupnya.
(AH/DPRDKaltim/Adv)