Digitalpost.id | Samarinda — Anggota Komisi III DPRD Kalimantan Timur, Subandi, menyoroti pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat yang mencapai Rp6 triliun. Ia menyebut kebijakan tersebut menekan ruang fiskal Pemprov Kaltim secara signifikan dan memaksa pemerintah melakukan penyesuaian anggaran besar-besaran.
Menurutnya, besarnya nilai pemangkasan membuat hampir seluruh aktivitas pembangunan harus dikaji ulang.
“Pemotongan senilai itu membuat berbagai program harus direvisi, termasuk kegiatan hingga alokasi pokir DPRD,” kata Subandi.
Ia menyampaikan bahwa sejumlah rencana pembangunan yang telah disiapkan kini terancam mundur dari jadwal. Bahkan, beberapa di antaranya kemungkinan tidak dapat dilaksanakan dalam waktu dekat.
“Saya sudah menjelaskan kepada masyarakat bahwa beberapa kegiatan yang mereka tunggu mungkin tertunda karena pemangkasan dilakukan merata,” ujarnya.
Subandi menuturkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkena imbas. Mereka wajib mengatur ulang prioritas dan program kerja agar tetap berjalan meski anggaran berkurang drastis.
“Setiap OPD harus menyesuaikan programnya, termasuk untuk proyek-proyek di Samarinda,” jelasnya.
Ia berharap masyarakat bisa memahami situasi fiskal yang terjadi, mengingat keputusan pemangkasan berasal dari pemerintah pusat.
“Pemprov dan DPRD sekarang fokus menata ulang skala prioritas agar pelayanan publik tetap berjalan dengan baik,” tegasnya.
(AH/DPRDKaltim/Adv)