Digitalpost.id | Samarinda — Fraksi Golkar DPRD Kaltim mendesak Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melakukan evaluasi menyeluruh terhadap dokumen RKPD 2026 agar selaras dengan kondisi fiskal terkini.
Hal itu disampaikan Syahariah Mas’ud saat membacakan pandangan fraksidalam Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kaltim.
Golkar menilai penyesuaian menjadi penting mengingat kapasitas pendapatan daerah tahun depan harus dihitung ulang, termasuk memperkirakan realisasi SiLPA 2025 yang berpotensi melewati proyeksi Rp900 miliar, sebagaimana pola beberapa tahun sebelumnya.
Selain itu, fraksi menekankan perlunya memperbaiki ekosistem investasi daerah. Penyederhanaan regulasi, peningkatan keterbukaan layanan, serta jaminan keamanan investasi dinilai dapat memperkuat sektor unggulan seperti pertambangan, perkebunan, kelautan, manufaktur, hingga ekonomi hijau.
Dalam struktur belanja daerah, Golkar mengingatkan agar alokasi untuk pelayanan dasar tetap dijaga. Mereka menilai sektor pendidikan memerlukan kebijakan yang seimbang antara perluasan akses dan peningkatan mutu.
“Perbaikan infrastruktur, terutama jalan penghubung antar desa dan kecamatan yang menjadi kewenangan provinsi, harus diprioritaskan karena berpengaruh langsung pada konektivitas ekonomi,” ujar Syahariah.
Golkar juga menugaskan perwakilan mereka di Badan Anggaran untuk memastikan pembahasan RAPBD 2026 berjalan akurat dan tepat waktu.
Fraksi berharap proses pengesahan APBD tak mengalami keterlambatan agar pelaksanaan program pembangunan dapat dimulai sesuai jadwal.
(AH/DPRDKaltim/Adv)