Digitalpost.id | Samarinda — Fraksi PKS DPRD Kaltim mengingatkan pemerintah provinsi agar lebih waspada menghadapi situasi fiskal tahun 2026 yang dinilai jauh lebih ketat dibanding tahun sebelumnya. Hal itu disampaikan Subandi ketika menyampaikan pandangan umum fraksinya pada Rapat Paripurna ke-45 DPRD Kaltim.
PKS menilai penurunan tajam transfer dari pusat menjadi perhatian serius. Data menunjukkan alokasi transfer ke daerah merosot dari Rp 9,33 triliun menjadi Rp 3,13 triliun, atau turun lebih dari dua pertiga. Kondisi ini diperparah dengan dana bagi hasil (DBH) yang menurun drastis dari Rp 6,06 triliun menjadi Rp 1,62 triliun.
Penurunan tersebut membuat penyusunan APBD 2026 harus direvisi, dari semula direncanakan Rp 21,35 triliun menjadi hanya Rp 15,15 triliun.
“Di tengah kondisi fiskal yang menyempit, arah pembangunan harus diperkuat. Prioritas utama adalah layanan dasar dan perlindungan masyarakat berpenghasilan rendah,” ujar Subandi.
Selain menyoroti sisi belanja, PKS juga menilai pendapatan daerah 2026 yang diproyeksikan Rp 14,25 triliun perlu dikelola lebih strategis. Peningkatan PAD yang diperkirakan mencapai Rp 10,75 triliun harus dicapai melalui optimalisasi pajak produktif, digitalisasi layanan, serta perbaikan tata kelola aset.
“Upaya meningkatkan PAD jangan sampai menambah beban masyarakat. Ekspansi pendapatan harus berbasis produktivitas,” jelasnya.
PKS juga meminta pemerintah memperjelas pengelolaan pendapatan transfer senilai Rp 3,13 triliun dan mengawal transparansi pada pos Lain-Lain Pendapatan Daerah yang tercatat sekitar Rp 362 miliar.
(AH/DPRDKaltim/Adv)