Digitalpost.id | Samarinda — Proses perbaikan fender Jembatan Mahakam I yang rusak akibat dua insiden tongkang pada 2025 hingga kini tak menunjukkan kemajuan berarti. Situasi tersebut menuai kritik tajam dari DPRD Kalimantan Timur, yang menilai perusahaan penanggung jawab yaknj PT Pelayaran Mitra Tujuh Samudera (PMTS) tidak serius menuntaskan kewajibannya.
Kerusakan fender terjadi akibat dua kecelakaan berbeda. Pada 16 Februari 2025, tongkang pengangkut kayu milik PMTS menabrak tiang jembatan dan merusak pelindung. Kerusakan semakin parah ketika pada 26 April 2025 tali kapal Liberty 7 yang menarik tongkang batu bara putus sehingga kembali menghantam struktur pelindung tersebut.
Pemerintah kala itu memberikan dua alternatif penyelesaian: PMTS dapat memperbaiki kerusakan secara mandiri atau menyerahkan anggaran perbaikan kepada pemerintah. Perusahaan memilih memperbaiki sendiri dengan target rampung pada Desember 2025. Namun hingga penghujung tahun, progres di lapangan dinilai hampir tak bergerak.
Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Sabaruddin Panrecalle, menyatakan bahwa perkembangan dari pihak perusahaan sangat lambat. Ia mengungkapkan, informasi terbaru yang disampaikan PMTS hanya sebatas penunjukan calon kontraktor.
“Sekitar dua minggu lalu mereka hanya menyampaikan sudah ada rekanan yang akan mengerjakan. Katanya mobilisasi alat dan pembersihan dasar sungai untuk pemancangan akan segera dilakukan,” ujar Sabaruddin.
Ia mengakui perusahaan berdalih terkendala faktor cuaca dan proses pengadaan internal. Namun menurutnya, alasan tersebut tidak dapat dijadikan pembenar untuk menunda perbaikan aset vital yang digunakan masyarakat setiap hari.
DPRD Kaltim, kata Sabaruddin, telah menyiapkan langkah lanjutan berupa pemanggilan resmi terhadap PMTS, Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN), serta instansi terkait lainnya untuk menghadiri rapat dengar pendapat. Pertemuan itu akan difokuskan untuk memastikan kejelasan waktu penyelesaian dan komitmen perusahaan dalam menjalankan kewajibannya.
“Kami ingin semuanya terang. Jangan lagi muncul janji baru yang akhirnya tak terealisasi,” tegasnya.
Sabaruddin menambahkan, persoalan ini tidak hanya menyangkut infrastruktur yang belum diperbaiki, tetapi juga risiko keselamatan bagi pengguna Jembatan Mahakam I serta aktivitas pelayaran di Sungai Mahakam.
DPRD meminta pemerintah memperketat pengawasan agar PMTS segera menyelesaikan tugasnya sebelum kerusakan tersebut menimbulkan dampak yang lebih besar. (DPRDKaltim/Adv)