Digitalpost.id | SAMARINDA — Penerapan Kurikulum Merdeka di Indonesia membawa tantangan tersendiri bagi dunia pendidikan. Seperti yang disampaikan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim), Damayanti, bahwa dalam penerapan Kurikulum Merdeka, pemerintah harus mempersiapkan guru-guru agar mampu mengemban tanggung jawab baru dalam mendidik generasi muda yang memiliki kebebasan lebih dalam belajar.
Menurut Damayanti, penerapan Kurikulum Merdeka pada dasarnya memberikan ruang bagi siswa untuk mengeksplorasi materi pembelajaran dengan lebih fleksibel.
“Kurikulum Merdeka ini memungkinkan siswa belajar dengan lebih mandiri. Namun, ini juga membutuhkan keterlibatan aktif guru agar mereka mampu memandu proses pembelajaran dengan baik,” terang Damayanti.
Meskipun penerapan Kurikulum Merdeka ini begitu kompleks, Damayanti menyampaikan keprihatinannya kepada kesenjangan insentif guru di berbagai daerah. Padahal guru memegang peran krusial dalam menentukan kesuksesan kurikulum tersebut.
Sejumlah kabupaten/kota telah memberikan insentif dengan nominal cukup bagi guru SMA (Sekolah Menengah Atas, red) dan SMK (Sekolah Menengah Kejuruan, red). Namun, bagi guru PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini, red) dan SMP (Sekolah Menengah Pertamaa, red) di beberapa daerah menienma insentif yang rendah dan masih jauh dari layak.
“Masih banyak guru menerima insentif yang tidak sebanding dengan pengorbanan dan kerja keras mereka. Padahal, guru-guru inilah yang berperan penting dalam mencetak generasi masa depan,” jelasnya.
Damayanti menekankan pentingnya perhatian pada kesejahteraan dan pengembangan kompetensi guru dalam mendukung kualitas sumber daya manusia di Kaltim.
“Ketimpangan insentif ini perlu menjadi perhatian khusus bagi Pemerintah Provinsi agar kesejahteraan guru lebih merata di setiap jenjang,” tandasnya. (DPRDKaltim/Adv/Ikhlas)