Digitalpost.id | SAMARINDA — Pusat Data dan Teknologi Informasi (Pusdatin) Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) mencatat per tanggal 29 Juni, ada ribuan anak yang putus sekolah di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) dan bahkan belum pernah mengenyam pendidikan formal.
Sebanyak 1.911 anak lulusan SD (Sekolah Dasar, red) di Kukar tidak melanjutkan ke jenjang SMP, sementara 2.400 anak lulusan SMP (Sekolah Menengah Pertama, red) tidak berlanjut ke SMA (Sekolah Menengah Atas, red) . Tidak hanya itu, terdapat 3.298 anak yang putus sekolah di tengah jalan, dan 6.000 anak lainnya sama sekali belum merasakan bangku sekolah.
Ada beberapa kecamatan, seperti Samboja dan Tenggarong, memiliki angka yang cukup mengkhawatirkan. Di Samboja, terdapat 360 anak yang tidak bersekolah, sementara di Tenggarong ada 384 anak.
Berdasarkan data tersebut, tanggapan serius dilontarkan oleh anggota DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, red) Kaltim (Kalimantan Timur, red) , Salehudin, yang mendorong Pemerintah memberikan perhatian khusus terhadap pendidikan di Kabupaten Kutai Kartanegara.
Salehudin menilai kondisi ini harus menjadi perhatian serius, mengingat dampaknya terhadap masa depan generasi muda dan pembangunan daerah. Menurutnya, penyebab putus sekolah ini perlu ditelusuri, apakah karena faktor ekonomi atau rendahnya minat anak untuk melanjutkan pendidikan, terutama di wilayah perkebunan.
“Kalau saya pikir ini menjadi catatan penting dan masalah yang harus kita selesaikan bersama. Apakah karena anak-anak tidak mau sekolah atau karena kondisi ekonomi yang tidak memungkinkan, terutama di daerah yang dekat dengan perkebunan,” kata Salehudin menanggapi.
Untuk mengatasi masalah ini, Salehudin berharap agar program beasiswa, seperti Kukar Idaman dan Kaltim Tuntas, benar-benar tepat sasaran, terutama bagi anak-anak di daerah dengan tingkat kemiskinan dan putus sekolah yang tinggi.
Menurutnya, beasiswa ini bisa menjadi solusi untuk mendorong anak-anak agar dapat melanjutkan pendidikan tanpa terhambat kendala biaya.
“Beasiswa ini kita dorong agar bisa menyelesaikan permasalahan yang ada. Selama ini kan ada kategorinya, seperti afirmasi dan sebagainya, tapi kita perlu fokus lebih pada kategori kurang mampu di daerah dengan tingkat putus sekolah yang tinggi,” pungkasnya. (DPRD Kaltim/Adv/Ikhlas)